Regulasi

Peraturan Menteri Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor Per.22/Men/Ix/2009 Tentang Penyelenggaraan Pemagangan Di Dalam Negeri  

 

MENTERI

TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI

REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN MENTERI TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI

REPUBLIK INDONESIA

NOMOR PER.22/MEN/IX/2009

TENTANG

PENYELENGGARAAN PEMAGANGAN DI DALAM NEGERI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat (4) Peraturan

Pemerintah Nomor 31 Tahun 2006 tentang Sistem Pelatihan

Kerja Nasional perlu mengatur penyelenggaraan pemagangan di

dalam negeri;

b. bahwa pengaturan penyelenggaraan pemagangan di dalam

negeri sebagaimana dimaksud dalam huruf a, merupakan norma,

standar, prosedur, dan kriteria sebagaimana diamanatkan dalam

Pasal 9 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007

tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah,

Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah

Kabupaten/Kota;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam

huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Peraturan Menteri;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 23 tahun 2003 tentang Badan

Nasional Sertifikasi Profesi (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 4408);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2006 tentang Sistem

Pelatihan Kerja Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2006 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4637);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian

Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah

Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

5. Keputusan Presiden Nomor 187/M Tahun 2004 sebagaimana

telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Presiden

Nomor 31/P Tahun 2007;

6. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor PER.

17/MEN/VII/2007 tentang Tata Cara Perizinan dan Pendaftaran

Lembaga Pelatihan Kerja;

7. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor PER.

21/MEN/X/2007 tentang Tata Cara Penetapan Standar

Kompetensi Kerja Nasional Indonesia;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI

TENTANG PENYELENGGARAAN PEMAGANGAN DI DALAM

NEGERI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Pemagangan adalah bagian dari sistem pelatihan kerja yang diselenggarakan

secara terpadu antara pelatihan di lembaga pelatihan dengan bekerja secara

langsung di bawah bimbingan dan pengawasan instruktur atau pekerja yang lebih

berpengalaman dalam proses produksi barang dan/atau jasa di perusahaan,

dalam rangka menguasai keterampilan atau keahlian tertentu.

2. Pemagangan di dalam negeri adalah pemagangan yang diselenggarakan oleh

perusahaan yang berdomisili di Negara Kesatuan Republik Indonesia.

3. Penyelenggara program pemagangan di dalam negeri adalah perusahaan yang

memenuhi persyaratan untuk menyelenggarakan program pemagangan.

4. Perusahaan adalah:

a. setiap bentuk usaha yang berbadan hukum atau tidak, milik orang

perseorangan, milik persekutuan, atau milik badan hukum, baik milik swasta

maupun milik negara yang memperkerjakan pekerja dengan membayar upah

atau imbalan dalam bentuk lain;

b. usaha-usaha sosial dan usaha-usaha lain yang mempunyai pengurus dan

memperkerjakan orang lain dengan membayar upah atau imbalan dalam

bentuk lain.

5. Lembaga Pelatihan Kerja, yang selanjutnya disingkat LPK, adalah instansi

pemerintah, badan hukum, atau perseorangan yang memenuhi persyaratan untuk

menyelenggarakan pelatihan kerja.

6. Unit Pelatihan adalah satuan unit yang menyelenggarakan pelatihan di perusahaan

baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun kebutuhan masyarakat.

7. Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia, yang selanjutnya disingkat SKKNI,

adalah rumusan kemampuan kerja yang mencakup aspek pengetahuan,

keterampilan, dan/atau keahlian, serta sikap kerja yang relevan dengan

pelaksanaan tugas dan syarat jabatan yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan

peraturan perundang-undangan.

8. Standar Internasional adalah standar kompetensi kerja yang disusun,

dikembangkan, dan digunakan oleh dua negara atau lebih yang ditetapkan oleh

suatu forum organisasi yang bersifat multinasional berskala regional dan/atau

internasional.

9. Standar Khusus adalah standar kompetensi kerja yang disusun, dikembangkan,

dan digunakan oleh instansi/perusahaan/organisasi atau memenuhi tujuan internal

organisasinya sendiri atau untuk memenuhi kebutuhan organisasinya.

10. Perjanjian pemagangan adalah perjanjian antara peserta pemagangan dengan

penyelenggara pemagangan yang dibuat secara tertulis yang memuat hak dan

kewajiban serta jangka waktu pemagangan.

11. Perjanjian kerja sama penyelenggara pemagangan adalah perjanjian antara LPK

dengan perusahaan yang dibuat secara tertulis yang memuat teknis pelaksanaan

penyelenggaraan program pemagangan.

12. Tenaga pelatihan adalah seseorang yang telah memenuhi persyaratan kualifikasi

kompetensi untuk mendukung terlaksananya program pemagangan sesuai dengan

bidang tugasnya.

13. Pembimbing pemagangan adalah tenaga pelatihan yang merupakan tenaga

penyelia atau pekerja yang ditunjuk oleh penyelenggara pemagangan untuk

membimbing peserta pemagangan di perusahaan.

14. Jejaring Pemagangan adalah forum komunikasi atau wadah yang beranggotakan

dari unsur-unsur perusahaan, LPK, pemerintah, asosiasi profesi, asosiasi LPK,

serta stakeholder, untuk memfasilitasi penyelenggaraan program pemagangan.

15. Dinas kabupaten/kota adalah instansi yang bertanggung jawab di bidang

ketenagakerjaan kabupaten/kota.

16. Dinas provinsi adalah instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan

provinsi.

17. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal yang membidangi pelatihan kerja dan

produktivitas di lingkungan Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi.

18. Menteri adalah Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi.

Pasal 2

(1) Pemagangan diselenggarakan oleh perusahaan yang memiliki unit pelatihan.

(2) Dalam hal perusahaan tidak memiliki unit pelatihan, perusahaan dapat melakukan

kerjasama dengan LPK dan/atau unit pelatihan lainnya.

Pasal 3

LPK dapat mengikutsertakan peserta pelatihannya untuk mengikuti pemagangan di

perusahaan sebagai satu kesatuan program pemagangan yang diselenggarakan atas

dasar kerjasama dengan perusahaan.

Pasal 4

Perusahaan hanya dapat menerima peserta pemagangan paling banyak 30% dari

jumlah karyawan.

BAB II

PERSYARATAN

Bagian Kesatu

Persyaratan Peserta

Pasal 5

(1) Peserta pemagangan di dalam negeri terdiri dari:

a. pencari kerja;

b. siswa LPK; dan

c. tenaga kerja yang akan ditingkatkan kompetensinya.

(2) Peserta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mengikuti pemagangan

apabila telah memenuhi persyaratan:

a. usia minimal 18 (delapan belas) tahun;

b. memiliki bakat, minat, dan memenuhi persyaratan yang sesuai dengan program

pemagangan; dan

c. menandatangani perjanjian pemagangan.

Bagian Kedua

Persyaratan Penyelenggara Pemagangan

Pasal 6

Penyelenggara pemagangan harus memiliki:

a. program pemagangan;

b. sarana dan prasarana;

c. tenaga pelatihan dan pembimbing pemagangan; dan

d. pendanaan.

BAB III

PROGRAM PEMAGANGAN

Pasal 7

(1) Program pemagangan dapat disusun oleh perusahaan dan/atau bersama-sama

LPK.

(2) Program Pemagangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya

memuat:

a. nama program;

b. tujuan program;

c. jenjang kualifikasi tertentu dan/atau kompetensi yang akan dicapai dalam

jabatan tertentu;

d. uraian pekerjaan atau unit kompetensi yang akan dipelajari;

e. jangka waktu pemagangan;

f. kurikulum dan silabus; dan

g. sertifikasi.

(3) Program pemagangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengacu pada:

a. SKKNI;

b. Standar Internasional; dan/atau

c. Standar Khusus.

(4) Jangka waktu pemagangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e, dibatasi

paling lama 1 (satu) tahun.

(5) Dalam hal untuk mencapai kualifikasi kompetensi tertentu akan memerlukan waktu

lebih dari 1 (satu) tahun, maka harus dituangkan dalam perjanjian pemagangan

baru dan dilaporkan kepada dinas kabupaten/kota setempat.

(6) Program pemagangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus diketahui dan

disahkan oleh dinas kabupaten/kota setempat.

Pasal 8

Sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b harus dapat

memenuhi kebutuhan untuk menyelenggarakan pelatihan:

a. teori;

b. simulasi/praktik;

c. bekerja secara langsung di bawah bimbingan pekerja yang berpengalaman sesuai

dengan program pemagangan; dan

d. keselamatan dan kesehatan kerja (K3).

Pasal 9

Pembimbing pemagangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c dapat

membimbing peserta pemagangan sesuai dengan kebutuhan program pemagangan.

Pasal 10

Penyelenggara pemagangan tidak diperbolehkan mengikutsertakan peserta yang telah

mengikuti program pemagangan pada program/jabatan/kualifikasi yang sama.

BAB IV

PERJANJIAN PEMAGANGAN

Pasal 11

(1) Penyelenggaraan pemagangan dilaksanakan atas dasar perjanjian tertulis antara

peserta pemagangan dengan perusahaan.

(2) Perjanjian pemagangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya

memuat:

a. hak dan kewajiban peserta;

b. hak dan kewajiban penyelenggara program; dan

c. jenis program dan kejuruan.

Pasal 12

(1) Perjanjian pemagangan antara peserta pemagangan dengan perusahaan

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 harus diketahui dan disahkan oleh dinas

kabupaten/kota setempat.

(2) Pengesahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus selesai dalam jangka

waktu paling lama 5 (lima) hari kerja.

Pasal 13

Perjanjian Kerja sama Pemagangan antara LPK dengan perusahaan dilaksanakan atas

dasar perjanjian secara tertulis, sekurang-kurangnya memuat:

a. hak dan kewajiban;

b. pembiayaan;

c. jangka waktu;

d. jenis program dan bidang kejuruan; dan

e. jumlah peserta pemagangan.

Pasal 14

Perjanjian Kerja sama Pemagangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 harus

diketahui oleh:

a. Kepala dinas kabupaten/kota untuk penyelenggaraan pemagangan dalam satu

wilayah kabupaten/kota;

b. Kepala dinas provinsi untuk penyelenggaraan pemagangan lintas kabupaten/kota

dalam satu wilayah provinsi;

c. Direktur Jenderal untuk penyelenggaraan pemagangan lintas provinsi.

BAB V

HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 15

(1) Peserta pemagangan berhak untuk:

a. memperoleh fasilitas keselamatan dan kesehatan kerja selama mengikuti

pemagangan;

b. memperoleh uang saku dan/atau uang transport;

c. memperoleh perlindungan dalam bentuk jaminan kecelakaan kerja dan

kematian; dan

d. memperoleh sertifikat pemagangan apabila dinyatakan lulus.

(2) Penyelenggara pemagangan berhak untuk:

a. memanfaatkan hasil kerja peserta pemagangan; dan

b. memberlakukan tata tertib dan perjanjian pemagangan.

Pasal 16

(1) Peserta pemagangan berkewajiban untuk:

a. mentaati perjanjian pemagangan;

b. mengikuti program pemagangan sampai selesai;

c. mentaati tata tertib yang berlaku di perusahaan penyelenggara pemagangan;

dan

d. menjaga nama baik perusahaan penyelenggara pemagangan.

(2) Penyelenggara pemagangan berkewajiban untuk:

a. membimbing peserta pemagangan sesuai dengan program pemagangan;

b. memenuhi hak peserta pemagangan sesuai dengan perjanjian pemagangan;

c. menyediakan alat pelindung diri sesuai dengan persyaratan keselamatan dan

kesehatan kerja (K3);

d. memberikan perlindungan dalam bentuk asuransi kecelakaan kerja kepada

peserta;

e. memberikan uang saku dan/atau uang transport peserta;

f. mengevaluasi peserta pemagangan; dan

g. memberikan sertifikat pemagangan bagi peserta yang dinyatakan lulus.

BAB VI

PELAKSANAAN

Pasal 17

Penyelenggara pemagangan dapat melaksanakan pemagangan setelah

memberitahukan secara tertulis rencana pelaksanaan pemagangan kepada dinas

kabupaten/kota dengan melampirkan:

a. program pemagangan;

b. rencana pelaksanaan pemagangan;

c. perjanjian pemagangan.

Pasal 18

(1) Penyelenggara pemagangan setelah memberitahukan secara tertulis sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 17 dapat merekrut dan menyeleksi peserta pemagangan.

(2) Dalam melaksanakan rekrut peserta program pemagangan sebagaimana dimaksud

pada ayat (1), perusahaan dapat berkoordinasi dengan dinas kabupaten/kota

setempat.

(3) Seleksi peserta program pemagangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dilakukan oleh penyelenggara pemagangan sesuai dengan persyaratan yang telah

ditetapkan.

Pasal 19

(1) Pelaksanaan program pemagangan meliputi teori, praktik, workshop laboratory di

unit pelatihan/LPK dan praktik kerja di perusahaan secara rotasi yang dibimbing

oleh tenaga pelatihan dan/atau pembimbing pemagangan sesuai dengan tuntutan

program.

(2) Teori, simulasi, dan praktik di unit pelatihan/LPK dilaksanakan paling banyak 25%

dari komposisi program pemagangan, sedangkan praktik kerja secara langsung di

perusahaan dilaksanakan paling sedikit 75% dari komposisi program pemagangan.

(3) Waktu magang di perusahaan disesuaikan dengan jam kerja yang diberlakukan di

perusahaan.

Pasal 20

Untuk meningkatkan kelancaran pelaksanaan penyelenggaraan program pemagangan

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 sampai dengan Pasal 19, perusahaan dapat

melakukan koordinasi dengan jejaring pemagangan.

Pasal 21

(1) Penyelenggara pemagangan melakukan evaluasi terhadap peserta pemagangan

secara berkala.

(2) Peserta pemagangan yang telah dievaluasi dan dinyatakan memenuhi standar

kompetensi yang telah ditentukan oleh perusahaan diberikan sertifikat

pemagangan.

(3) Peserta pemagangan yang telah memiliki sertifikat pemagangan sebagaimana

dimaksud pada ayat (2) dapat mengikuti sertifikasi kompetensi melalui lembaga

sertifikasi profesi yang terlisensi oleh Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP).

Pasal 22

Peserta pemagangan yang telah memperoleh sertifikat pemagangan sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 21 ayat (3) dapat:

a. direkrut langsung sebagai pekerja oleh perusahaan yang melaksanakan

pemagangan;

b. bekerja pada perusahaan yang sejenis;

c. melakukan usaha mandiri/menjadi wirausaha.

BAB VII

MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 23

(1) Dinas kabupaten/kota melakukan monitoring dan evaluasi secara periodik terhadap

penyelenggaraan pemagangan di wilayah kerjanya.

(2) Hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan oleh

kepala dinas kabupaten/kota kepada kepala dinas provinsi dengan tembusan

kepada Direktur Jenderal.

BAB VIII

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 24

(1) Pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemagangan di dalam

negeri dilakukan oleh Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi, dinas provinsi,

dan dinas kabupaten/kota sesuai kewenangan masing-masing.

(2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan

terhadap:

a. program;

b. tenaga pelatihan dan pembimbing pemagangan;

c. fasilitas; dan

d. sistem dan metode penyelenggaraan pemagangan.

(3) Dalam hal terjadi pelanggaran/menyalahi aturan dalam penyelenggaraan

pemagangan yang berada di luar perjanjian/aturan pemagangan akan diselesaikan

sesuai dengan peraturan perundangan-undangan.

(4) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh petugas yang

membidangi pelatihan berkoordinasi dengan pegawai pengawas ketenagakerjaan

Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi, dinas provinsi, dan dinas

kabupaten/kota setempat.

BAB IX

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 25

Ketentuan mengenai penyelenggaraan pemagangan di dalam negeri bagi warga

negara asing diatur dengan Peraturan Menteri.

Pasal 26

Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan Peraturan Menteri ini diatur oleh Direktur

Jenderal.

BAB X

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 27

Pemagangan yang diselenggarakan sebelum berlakunya Peraturan Menteri ini masih

tetap dapat berjalan sampai selesainya program pemagangan atau paling lama 2 (dua)

tahun.

BAB XI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 28

Dengan ditetapkannya Peraturan Menteri ini, maka Peraturan Menteri Tenaga Kerja

dan Transmigrasi Nomor PER. 21/MEN/X/2005 tentang Penyelenggaraan Pemagangan

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 29

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, Peraturan Menteri ini diundangkan dengan

penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 30 September 2009

MENTERI

TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI

REPUBLIK INDONESIA,

ttd

Dr. Ir. ERMAN SUPARNO, MBA., M.Si.

Diundangkan di Jakarta

pada tanggal 30 September 2009

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

REPUBLIK INDONESIA

ttd

ANDI MATTALATTA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2009 NOMOR 339